Qodari: Tambahan anggaran dan pemetaan wilayah percepat program rumah

1 jam yang lalu

Kementerian PKP telah melanjutkan usulan tambahan anggaran belanja tahun anggaran 2026 berupa penambahan 50.000 unit BSPS senilai Rp1,19 triliun sebagai tindak lanjut arahan Presiden untuk mempercepat peningkatan kualitas rumah

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan pemerintah menyiapkan dua strategi untuk mempercepat renovasi dan pembangunan perumahan rakyat yakni tambahan anggaran dan pemetaan wilayah.

Ia mengatakan, upaya pertama yang ditempuh pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) adalah pengajuan tambahan anggaran senilai Rp1,19 triliun untuk memperluas cakupan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada tahun anggaran 2026.

"Kementerian PKP telah melanjutkan usulan tambahan anggaran belanja tahun anggaran 2026 berupa penambahan 50.000 unit BSPS senilai Rp1,19 triliun sebagai tindak lanjut arahan Presiden untuk mempercepat peningkatan kualitas rumah," ujar Qodari di Auditorium Bakom, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Qodari: Gentengisasi gerakkan perekonomian UMKM lokal

Ia menjelaskan bahwa usulan anggaran tersebut telah disampaikan Menteri PKP Maruarar Sirait kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 18 Mei 2026.

Penambahan alokasi BSPS menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk mempercepat perbaikan rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah di berbagai daerah.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah percepatan melalui penyusunan kebijakan berbasis data. Oleh karena itu, Menteri PKP telah melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) guna memetakan karakteristik wilayah di seluruh Indonesia sebagai dasar perencanaan program perumahan agar tepat sasaran.

Berdasarkan data BPS, dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, sebanyak 81 daerah atau sekitar 15,75 persen merupakan wilayah pesisir, 158 daerah atau 30 persen kawasan perkotaan non-pesisir, dan 275 daerah atau 53 persen kawasan perdesaan non-pesisir.

Menurutnya, pemetaan tersebut menjadi landasan penting dalam merancang program perumahan yang sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah.

Baca juga: Verifikasi calon penerima program bedah rumah capai 300 ribu unit

"Data ini menjadi landasan untuk memastikan program perumahan, baik rumah tapak, rusun maupun bedah rumah yang didesain sesuai karakteristik kebutuhan masing-masing wilayah," jelas Qodari.

Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui rencana penambahan Program Bedah Rumah pada 2027 guna memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak, sekaligus melanjutkan percepatan pembangunan rumah subsidi dan program perumahan nasional.

Prabowo telah memberikan persetujuan terhadap rencana tersebut sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat program perumahan bagi masyarakat.

Pemerintah juga terus mendorong pelaksanaan berbagai program prioritas di sektor perumahan, di antaranya pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan rumah susun, penataan kawasan kumuh serta pengembangan skema pembiayaan perumahan yang lebih mudah diakses.

Baca juga: Realisasi program 3 Juta Rumah capai 324.213 unit hingga Juni 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.