Kedaulatan dinilai berpotensi jadi tantangan adopsi AI di ASEAN

1 jam yang lalu

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pembangunan Digital dan Informasi Singapura Josephine Teo menyoroti konsep sovereign atau kedaulatan berpotensi menjadi tantangan dalam adopsi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) terutama di kawasan ASEAN.

Dalam acara Asia Economis Summit 2026, di Jakarta, pada Rabu, Teo menilai bahwa negara-negara menanggapi kebutuhan akan sovereign atau kedaulatan AI berpotensi menjadi tantangan lantaran isu ini kerap dipandang secara terbatas sebagai persoalan kepemilikan dan perlombaan teknologi.

“Persoalan kepemilikan dan perlombaan untuk membangun atau menguasai seluruh rantai teknologi AI, mulai dari chip, model, data, hingga aplikasi. Pandangan ini dapat dipahami, tetapi cukup tidak realistis dan mungkin tidak membantu banyak negara,” tutur Teo.

Kedaulatan, lanjut Teo, merupakan perhatian yang sah, dan memang demikian seharusnya. Setiap negara harus mampu menggunakan AI sesuai kepentingannya sendiri demi melayani masyarakatnya.

Baca juga: Menkomdigi ajak ASEAN buat tata kelola AI cegah kesenjangan digital

Menurut dia, biaya yang dibutuhkan pun sangat besar, rantai teknologi AI bergantung pada rantai pasok global yang sangat kompleks, sehingga sangat sedikit yang bisa berharap untuk membangun atau memilikinya di setiap level.

Sebagian besar khususnya di negara ASEAN juga memiliki prioritas anggaran lain, seperti merawat populasi yang menua, perawatan kesehatan, atau pendidikan.

Dalam hal ini, Teo menyoroti pengembangan AI dirumuskan melalui tiga pendekatan, mencakup memastikan kemampuan untuk memanfaatkan dan mengatur AI demi kepentingan masyarakat luas.

Kemudian, memiliki otonomi dalam menentukan mitra, sumber teknologi, serta bentuk kerja sama yang sesuai, serta memperkuat fondasi ekosistem AI melalui dukungan terhadap institusi riset, komunitas pengembang, pelaku usaha, dan pengembangan talenta digital.

“Ketiga tujuan ini akan membutuhkan upaya yang cukup besar untuk dicapai. Tetapi itu cara yang membantu kita melindungi warga negara dan kepentingan strategis kita. Itu harus menjadi prioritas kita,” imbuh dia.

Baca juga: Wamenkomdigi sebut etika AI harus diterapkan sejak tahap perancangan

Teo juga menyoroti bahwa Asia Tenggara memiliki peluang dalam posisi untuk memperluas adopsi AI yang sedang bergerak di sejumlah aspek, mencakup infrastruktur, kapabilitas dalam organisasi dan tenaga kerja, keterlibatan lapisan masyarakat, hukum dan peraturan yang mendukung, dan kerja sama internasional.

Semakin banyak perusahaan mulai mengintegrasikan AI ke dalam operasi mereka. Di sisi lain, populasi yang muda, terhubung secara digital dan cepat beradaptasi, serta pemerintah terus mendorong peningkatan keterampilan AI bagi pelajar serta memperkuat kerja sama dengan perusahaan teknologi.

Pembangunan infrastruktur berlangsung besar. Kapasitas pusat data baru terus hadir hampir di seluruh kawasan. Menurut Teo, antara 2025 hingga 2030 kapasitas tersebut diperkirakan meningkat lebih dari tiga kali lipat.

“Kekuatan ASEAN tidak pernah berasal dari keseragaman. Kekuatan ASEAN selalu berasal dari kemampuan kita untuk bekerja sama meskipun memiliki perbedaan. Selama ASEAN terus bergerak maju bersama, kita dapat mencapai jauh lebih banyak,” kata Teo.

Baca juga: Indosat nilai kedaulatan AI dimulai dari pembangunan ekosistem

Baca juga: Bahaya AI dan pengendalian penggunaannya

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.