Jawa Tengah Raih Penghargaan KPK Atas Keberhasilan Program E&Learning

Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dinilai sukses dalam menerapkan pendidikan antikorupsi setelah menerima apresiasi resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu, 17 Juni 2026.

Sebagaimana dilansir dari Detikcom, penghargaan untuk Program E-Learning ASN Berintegritas ini diserahkan langsung oleh Ketua KPK RI Setyo Budiyanto kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Kantor Lembaga Administrasi Negara RI, Jakarta.

Langkah edukasi digital ini diterapkan sebagai bagian dari strategi masif dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran dan transparansi di kalangan pegawai pemerintahan daerah.

"Jadi e-learning edukasi bagaimana kita mempunyai integrity, terutama dalam hal pemberantasan korupsi di tingkat ASN," kata Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Tengah.

Gubernur menjelaskan bahwa total pegawai di wilayahnya mencapai puluhan ribu orang yang semuanya berkewajiban menjaga komitmen kerja bersih bebas dari penyimpangan hukum.

"Integritas itu marwahnya suatu dinas atau institusi. Pencegahan yang dilakukan KPK ini bagus sekali. Nanti BPSDMD akan selalu menggelorakan terkait dengan e-learning ini, sehingga secara tidak langsung mendidik ASN tidak melanggar hukum," jelas Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Tengah.

Dari target awal yang ditetapkan oleh komisi antirasuah sebanyak 2.500 pegawai, Jawa Tengah mencatatkan partisipasi riil sebanyak 7.245 personalia.

"Artinya secara persentase sudah 289% dari target. Setelah ini kita buka batch lagi, per batch itu 3.000 ASN untuk menyelesaikan sekitar 47 ribu-49 ribu ASN Pemprov Jateng," kata Uswatun Hasanah, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Meskipun kepesertaan melonjak tinggi, pihak penyelenggara daerah mengakui sempat ada kendala teknis pada sistem operasional akibat padatnya lalu lintas data masuk.

"Uswatun mengaku sudah mengevaluasi program tersebut. Pada mulanya ia menargetkan 10 ribu ASN di provinsi Jateng ikut program tersebut, namun dalam perjalannya terkendala migrasi materi. Selain itu, tingginya animo peserta menjadikan lambatnya proses login, hingga materi yang tidak dapat diakses secara optimal," kata Uswatun Hasanah, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Evaluasi berkala langsung ditindaklanjuti secara teknis bersama dinas terkait guna mematangkan infrastruktur server demi kelancaran tahapan pembelajaran berikutnya.

Secara nasional, proyek percontohan edukasi digital khusus integritas ini berjalan serentak di belasan kementerian serta otoritas daerah dengan total jangkauan puluhan ribu pegawai.

"Kegiatan ini bukan hanya untuk kepentingan KPK semata tapi kepentingan untuk ASN se-Indonesia. Total ASN kita itu sekitar 6,7 juta, ini baru 55 ribu. Program E-learning ini instrumen yang menurut saya sangat kuat bahkan modulnya sudah dikoreksi oleh banyak pihak. Oleh karena itu kita jadikan kegiatannya gerakan nasional untuk pembelajaran integritas," kata Setyo Budiyanto, Ketua KPK RI.