DPRD Kota Malang Tampung Aspirasi Berbagai Tuntutan Mahasiswa

Kawasan Alun-Alun Tugu di depan Gedung DPRD Kota Malang dipadati ratusan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa damai pada Rabu (17/6/2026) untuk menyampaikan berbagai tuntutan kepada jajaran legislatif daerah.

Aksi ini merupakan kelanjutan dari dinamika dialog antara Aliansi Mahasiswa Resah Brawijaya dengan pimpinan dewan yang sempat memanas beberapa hari sebelumnya terkait transparansi pengiriman laporan aspirasi ke pusat.

Aparatur legislatif daerah berupaya meyakinkan massa mengenai komitmen mereka dalam mengawal aspirasi tersebut ke tingkat nasional.

"Karena apa? karena sebetulnya saya sendiri bersaksi Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto adalah orang yang ikhlas mengabdikan hidupnya" kata Rimzah, Anggota Pimpinan DPRD dari Fraksi Gerindra.

Pernyataan tersebut segera memicu reaksi spontan dari ratusan pengunjuk rasa yang memadati lokasi dialog.

"Gak percaya-gak percaya, wah gak percaya!!" teriak mahasiswa kompak dengan suara bergemuruh membuat jalannya dialog semakin memanas.

Perwakilan dari kelompok mahasiswa kemudian mendesak agar pembicaraan difokuskan pada penyajian data konkret alih-alih pembelaan terhadap figur tertentu.

"Kami minta bapak Ibu di sini to the point saja jangan kemudian kemana-mana. Langsung data Bapak" tegas perwakilan massa.

Situasi kian memanas saat mahasiswa memeriksa dokumen cetak laporan WhatsApp yang memperlihatkan status pengiriman yang belum sukses sejak tahun sebelumnya.

"Chat-nya seperti ini tapi centang satu kawan-kawan, yang pertama ini centang satu Ibu. Kalau centang satu masa anak kecil saja tahu kalau ini belum tersampaikan ke pusat kawan-kawan. Nah ini bagaimana WA nya siapa ini?" kata orator.

Orator kembali menegaskan kejanggalan waktu pengiriman berkas yang tertera dalam lembaran laporan tersebut.

"Monggo ditanggapi Bu Dewan. ini dikirimkan 3 September 2025, sekarang 2026" ucap orator.

Klarifikasi Pimpinan Dewan

Menanggapi temuan berkas tersebut, Ketua DPRD Kota Malang memberikan penjelasan langsung dan mengakui adanya kekeliruan teknis dalam pencetakan dokumen.

"Sebentar. Oke, yang ini yang bukti email ini sudah terkirim. Ini bukti WhatsApp. Oke saya mengakui ini salah" ungkapnya.

Demi menjaga transparansi dan menepis dugaan manipulasi data, pimpinan dewan mempersilakan mahasiswa mendokumentasikan dokumen terbaru secara langsung.

"Silakan silakan difoto. Iya monggo silakan difoto, Mas. Enggak, enggak, kita enggak nipu.

Ini ya teman-teman sekalian. Sabar kawan-kawan, kita dengarkan penjelasan dulu, silakan," ujar Amithya di tengah riuhnya kepungan massa unjuk rasa.

Setelah situasi mereda, penjelasan lebih lanjut diberikan mengenai keabsahan lembaran utama dokumen yang dipastikan telah terkirim resmi.

"Lembar yang balik lagi salah. Sudah kita klarifikasi dengan bukti yang tadi ya. Oke.

Tapi dua lembar yang di depan ini real sudah terkirim per tanggal 15 sore kemarin. Setelah selesai kami ketik, saya tanda tangan," tegasnya di hadapan massa aksi.

Dalam kesempatan terpisah setelah menemui massa, pihak legislatif menegaskan akan terus meneruskan pokok-pokok pikiran mahasiswa menggunakan mekanisme resmi.

"Kami akan menyampaikan semuanya dengan memberikan surat pengantar untuk menyalurkan aspirasi yang disampaikan oleh massa ke DPR RI pastinya, kemudian berkomunikasi langsung dengan mitra kerja," kata Amithya, di Kota Malang.

Ia juga menambahkan bahwa setiap kebijakan atau program yang diinisiasi oleh pemerintah pusat akan selalu memerlukan proses evaluasi berkelanjutan.

"Intinya yang namanya program atau kebijakan itu tidak mungkin langsung muncul dengan sempurna, titik penekanannya adalah evaluasi secara berkala di semua sektor atau komponen yang ada di dalam program tersebut," ucap dia.