BKPRMI apresiasi dialog langsung pejabat negara-mahasiswa di kampus

3 jam yang lalu

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pengurus Pusat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPP BKPRMI) mengapresiasi langkah para menteri dan pejabat pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto yang hadir langsung ke kampus untuk berdialog dengan mahasiswa.

"Ini hal baru dalam praktik ketatanegaraan kita. Saat muncul kritik publik, pejabat tidak sekadar memberikan klarifikasi lewat media, melainkan datang langsung ke kampus untuk berdialog dan mengadu data secara terbuka dengan mahasiswa," kata Wakil Ketua Umum DPP BKPRMI Sedek Rahman Bahta dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Bahta menyatakan bahwa dialog langsung untuk menguji kebijakan berdasarkan data dan fakta merupakan momentum langka yang harus disambut baik oleh kalangan akademisi.

Tradisi baru itu dinilai sebagai bentuk keterbukaan pemerintah sekaligus kemajuan dalam praktik demokrasi di Indonesia.

BKPRMI menyayangkan jika ruang komunikasi yang konstruktif ini justru direspons dengan tindakan persekusi, intimidasi atau penolakan sepihak.

Bahta menegaskan bahwa kampus harus tetap menjaga marwahnya sebagai ruang akademik yang sehat.

Ia mengatakan kampus sejatinya menjadi arena adu gagasan dan validasi data, bukan tempat untuk menghakimi pihak yang berbeda pandangan.

Lebih lanjut, ia juga mengingatkan kritik yang lahir dari lingkungan akademik harus berbasis data yang kuat, bukan sekadar penolakan tanpa dialog.

DPP BKPRMI pun mengharapkan tradisi komunikasi langsung itu terus dijaga ke depannya. Pola tersebut diyakini mampu membangun demokrasi Indonesia yang lebih dewasa, partisipatif serta berorientasi pada solusi melalui musyawarah demi kemajuan bangsa.

Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan dialog wajib dikedepankan dalam praktik negara demokrasi dan pemerintah berkomitmen untuk terus berdialog dengan masyarakat dalam upaya menjalankan dan terus meningkatkan kualitas program prioritas nasional.

Pernyataan Qodari ini menanggapi penolakan sebagian mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) terhadap kedatangan tiga pejabat negara pada sebuah acara diskusi di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Yogyakarta, Senin (15/6) malam.

"Yang namanya demokrasi itu bisa terjadi kalau ada dialog. Kalau tidak ada dialog, hanya tuntutan, kan bukan demokrasi namanya. Itu namanya semua gue, maunya dia saja," kata Qodari dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Diskusi yang menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono itu sempat berjalan lancar.

Di tengah diskusi, datang sejumlah mahasiswa yang merangsek ke panggung dan membentangkan spanduk penolakan. Ruang diskusi kemudian menjadi bubar.

Baca juga: Diskusi UGM tak kondusif, Qodari: Demokrasi wajib ada dialog

Baca juga: Pengamat sayangkan pembubaran diskusi, kampus harus jadi ruang dialog

Baca juga: Wamentan Sudaryono bantah kabur saat dialog di UGM tak kondusif

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.