Prabowo Tidak Minta Bank Himbara Tahan Suku Bunga Kredit

Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk tidak memberikan instruksi kepada bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menahan suku bunga kredit mereka di tengah tren kenaikan BI Rate. Langkah ini diambil guna memastikan sektor perbankan tetap adaptif terhadap kebijakan moneter, meskipun Kepala Negara memberikan catatan khusus agar penyaluran pembiayaan terhadap masyarakat kecil tidak terganggu, seperti dilansir dari Money. Pemerintah memberikan perhatian serius terhadap potensi dampak kenaikan suku bunga acuan terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi motor penggerak ekonomi nasional.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, memberikan penjelasan mengenai hasil pertemuan antara Presiden dengan jajaran direksi serta komisaris bank-bank Himbara di Istana Negara pada Kamis (19/6/2026).

"Tidak ada. Tidak ada ya (arahan dari Presiden untuk Himbara menahan kenaikan bunga)," ujar Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM. Pihak pemerintah tetap menitipkan harapan besar agar ekspansi pembiayaan bagi pelaku usaha serta masyarakat luas tidak mengalami stagnasi akibat penyesuaian bunga tersebut.

Menurut manajemen perbankan, efisiensi operasional dan peningkatan produktivitas internal menjadi kunci utama agar biaya modal tidak langsung membebani para debitur secara drastis. Rosan Roeslani menekankan bahwa struktur perbankan harus diperbaiki agar akses pembiayaan bagi kelompok UMKM, yang biasanya menghadapi margin bunga lebih tinggi dibanding korporasi, tetap memperoleh keadilan skema kredit.

"Justru hal-hal itu yang mesti diperbaiki, yang mesti ditingkatkan efisiensinya sehingga walaupun ada kenaikan suku bunga, tetapi lendingnya ke masyarakat, kepada dunia usaha terutama UMKM, itu tetap bisa terjaga di level yang baik, di level yang sama," ucap Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM. Kondisi fundamental bank-bank pelat merah saat ini dinilai berada dalam posisi yang kokoh untuk memitigasi risiko pengetatan likuiditas. Data keuangan menunjukkan pertumbuhan kredit perbankan nasional menyentuh angka 11,51 persen pada Mei 2026, ditopang oleh pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang konsisten di level dua digit serta rasio kredit bermasalah (NPL) Himbara yang sehat di kisaran 0,9 persen hingga 1,8 persen.

Fleksibilitas keuangan ini diyakini mampu memberikan ruang bagi bank BUMN untuk meredam gejolak suku bunga pasar melalui strategi pengelolaan dana yang efisien.

"Presiden memberikan pandangan bahwa perbankan ini bisa memainkan peran yang sangat penting kan di segala sektor ini sebagai darah dari perekonomian kita. Tadi juga digambarkan berapa berapa besar peran dari bank pemerintah ini dalam ikut mensukseskan program-program perintah, tetapi juga dengan tetap menjalankan asas kehati-hatian," tutur Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM. Di sisi lain, perwakilan dari industri perbankan yang hadir turut memberikan konfirmasi mengenai absennya intervensi langsung dari pihak eksekutif terkait penentuan suku bunga komersial. Agenda diskusi di Istana Negara difokuskan pada pemetaan proyeksi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dari perspektif intermediasi keuangan.

"Tidak apa mendapatkan arahan itu tadi ya. Kita pokoknya tetap akan mendukung pertumbuhan ekonomi," tukas Riduan, Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Pertemuan strategis tersebut dihadiri secara menyeluruh oleh jajaran pimpinan tertinggi bank-bank milik pemerintah, meliputi Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, hingga BSI.