Prabowo Perkuat Tim Komunikasi Lewat Penunjukan Qodari dan Hasan Nasbi

Presiden Prabowo Subianto resmi memperkuat struktur komunikasi publik pemerintah dengan mengangkat Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi (Bakom) dan Hasan Nasbi sebagai Penasehat Khusus Presiden bidang Komunikasi pada Selasa (28/04/2026). Dilansir dari Bloombergtechnoz, langkah ini merupakan bagian dari evaluasi efektivitas penyampaian program pemerintah.

Kebijakan perombakan ini mendapat tanggapan dari Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia, Lili Romli, yang menyoroti kendala serius dalam cara pemerintah membangun interaksi dengan masyarakat. Penunjukan wajah lama dalam tim tersebut dipandang sebagai indikasi adanya kegagalan fungsi pada periode sebelumnya.

"Dengan adanya bongkar pasang tersebut menunjukkan ada problem dalam membangun komunikasi publik. Dan memang, salah satu problem pemerintah adalah masalah komunikasi publik yang buruk," kata Lili Romli, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Lili menambahkan bahwa rekam jejak para pejabat baru tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam memperbaiki citra pemerintah. Ia meragukan apakah pergantian ini akan membawa perubahan signifikan mengingat performa mereka di masa lalu.

"Problem sekarang, apakah pejabat yang diangkat sekarang akan mampu membangun komunikasi publik yang baik tersebut? Mengingat mereka kan pernah sebagai jubir pemerintah, tapi gagal," ujar Lili Romli.

Pandangan serupa datang dari Pakar Komunikasi Pemerintah Universitas Paramadina, Wahyutama, yang menekankan pentingnya respons yang dewasa terhadap kritik. Menurutnya, juru bicara tidak seharusnya bersikap defensif terhadap protes dari kelompok masyarakat.

"Jika juru bicara mampu merespons kritik dengan dewasa, mereka bisa menjadi 'jembatan komunikasi' yang krusial antara presiden dan berbagai pihak," ujar Wahyutama, Pakar Komunikasi Pemerintah Universitas Paramadina.

Wahyutama juga menyoroti masalah akses informasi langsung kepada kepala negara yang sering kali menjadi hambatan bagi tim komunikasi. Ketimpangan informasi antara struktur resmi dan fakta di lapangan dinilai dapat memicu kegagalan fungsi artikulasi kebijakan.

"Tugas utama juru bicara adalah mengartikulasikan apa yang ada di kepala Presiden kepada publik secara jernih. Mereka harus mampu memberikan sinyal yang jelas mengenai arah kebijakan pemerintah," kata Wahyutama.

Menanggapi jabatan barunya, Muhammad Qodari mengakui tanggung jawab besar untuk menjelaskan latar belakang setiap kebijakan kepresidenan. Ia menjelaskan bahwa peran juru bicara juga masih akan dijalankan oleh jajaran menteri dan sekretaris kabinet yang sudah ada.

"Kalau nanti dirasakan perlu tambahan lagi yang disebut sebagai jubir, nanti kita ke depan akan evaluasi," ujar Qodari, Kepala Badan Komunikasi.

Sementara itu, Hasan Nasbi menyatakan siap menyusun strategi dan materi komunikasi guna menangkal informasi hoaks terkait kinerja pemerintah. Meski sempat tersingkir dari tim sebelumnya akibat polemik respons kontroversial, ia menegaskan kesiapannya kembali ke garis depan jika dibutuhkan.

"Tapi kalau diperintahkan presiden untuk maju lagi [menjadi jubir] saya siap," kata Hasan Nasbi, Penasehat Khusus Presiden bidang Komunikasi.

Saat ini, Muhammad Qodari yang sebelumnya menjabat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) memegang kendali atas sinkronisasi informasi program unggulan pemerintah. Hasan Nasbi akan berfokus pada penyusunan substansi materi bagi juru bicara di Badan Komunikasi dan Kementerian Komunikasi dan Digital.