Prabowo Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis di DPR

Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan adanya berbagai kendala dan kekurangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan saat menyampaikan laporan pada rapat paripurna DPR di Jakarta, Rabu (20/5).

Dilansir dari Bloomberg Technoz, pemerintah mengambil langkah tegas dengan menutup ribuan unit fasilitas penyedia makanan yang dinilai tidak memenuhi standar operasional.

"Kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3 ribu dapur," ujar Prabowo Subianto, Presiden RI.

Kendati menghadapi hambatan operasional, Kepala Negara memastikan penyaluran bantuan pangan ini tetap berjalan secara masif untuk menjangkau puluhan juta kelompok sasaran prioritas di berbagai wilayah.

"MBG sekarang dinikmati 62,4 juta tiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, ibu menyusui, dan ibu hamil," kata Prabowo Subianto, Presiden RI.

Pemerintah juga berencana memperluas jangkauan perlindungan sosial melalui program ini dengan menyasar kelompok masyarakat lanjut usia yang hidup mandiri tanpa pengawasan keluarga.

"Kita juga akan memberikan MBG kepada 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, sebatang kara dan butuh MBG," ujar Prabowo Subianto, Presiden RI.

Menurut penjelasan Kepala Negara, pelaksanaan program jaminan pemenuhan nutrisi ini didasarkan pada mandat hukum tertinggi negara dalam penanganan kemiskinan.

"Karena itu perintah Pasal 33 dan 34 UUD 1945, bahwa kaum miskin diurus negara," katanya Prabowo Subianto, Presiden RI.

Guna mengoptimalkan pengawasan, seluruh jajaran kepala daerah hingga anggota legislatif diinstruksikan untuk memantau langsung kelayakan dapur produksi di wilayah masing-masing.

"Saya minta pejabat dan saya perintahkan DPR, bupati, periksa semua dapur. Kalau tidak ada yang sesuai, laporkan segera dan kita tindak," tegas Prabowo Subianto, Presiden RI.

Langkah pengawasan ketat ini diberlakukan demi menjamin akuntabilitas serta memastikan pemanfaatan anggaran negara berdampak langsung bagi pemenuhan gizi masyarakat miskin.

"Kita tidak akan mengizinkan masalah penting ini diurus tidak benar," ujar Prabowo Subianto, Presiden RI.