Pemerintah Targetkan 2.500 Desa Terhubung Internet pada Akhir 2026

Pemerintah memproyeksikan sebanyak 2.500 desa di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) akan mendapatkan akses konektivitas digital pada akhir tahun 2026. Sebagaimana dilansir dari Detik iNET, kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam percepatan pembangunan ekosistem Indonesia Digital secara nasional.

Kepastian mengenai target tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto saat melakukan kunjungan kerja ke Pulau Miangas, Sulawesi Utara, pada Sabtu (9/5/2026). Dalam peninjauan tersebut, Kepala Negara memeriksa kesiapan infrastruktur serta perangkat digital bagi masyarakat yang bermukim di titik paling utara Indonesia itu.

"Kami akan memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ibu Menteri Komdigi akan memberikan Starlink dan Handphone untuk semua KK," ujar Presiden Prabowo Subianto.

Penyediaan layanan ini bertujuan untuk memperkuat kedaulatan digital di wilayah perbatasan. Melalui kolaborasi antara BAKTI Komdigi dan Telkomsel, pemerintah juga melakukan penguatan sinyal Base Transceiver Station (BTS) guna menjamin stabilitas koneksi internet di wilayah tersebut.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, yang turut mendampingi kunjungan tersebut, menyatakan bahwa perluasan akses terus dilakukan hingga pulau-pulau terluar. Upaya ini mencakup penyaluran ratusan unit modem Starlink dan telepon seluler kepada penduduk lokal.

"Hari ini, kita bersama-sama mewujudkan koneksi yang tidak terbatas dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Miangas," kata Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital.

Penegasan mengenai pemerataan akses digital juga disampaikan Meutya sebagai landasan utama untuk membuka peluang ekonomi dan layanan publik. Menurutnya, kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah terpencil dan pusat kota harus segera dihapuskan melalui teknologi.

"Anak-anak di Miangas berhak mendapatkan kesempatan yang sama dengan anak-anak di Pulau Jawa. Pelaku usaha kecil di sini juga harus bisa mengembangkan usahanya ke pasar yang lebih luas," ucap Meutya Hafid.

Langkah pemerintah di Pulau Miangas ini menjadi representasi komitmen pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang merata di seluruh penjuru tanah air. Penguatan sinyal dan distribusi perangkat menjadi fokus utama dalam sisa masa pembangunan hingga tahun 2026.