Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penguatan sektor perkeretapian nasional melalui alokasi dana tambahan sebesar Rp4 triliun untuk pembenahan perlintasan sebidang pada Selasa (28/4/2026). Langkah strategis ini diambil sebagai respons atas insiden kecelakaan transportasi serta upaya memperluas akses layanan kereta api bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa kepala negara memberikan perhatian mendalam terhadap pengembangan transportasi massal berbasis rel. Intensitas pertemuan antara Presiden dengan pimpinan PT KAI (Persero) di Istana Negara menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam membenahi sektor ini, sebagaimana dilansir dari Money.
"Perlu saya sampaikan Bapak Presiden sangat mencintai transportasi umum kereta api ini, karena itu bisa menyaksikan seringkali Dirut dipanggil Bapak Presiden untuk berdiskusi mengenai kita ingin menyediakan transportasi massal yang baik dan accessible bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Dony Oskaria, Kepala BP BUMN dan COO Danantara Indonesia.
Agenda besar pemerintah mencakup proyek elektrifikasi jalur kereta api di wilayah Jakarta-Cikampek, Jakarta-Sukabumi, hingga Jakarta-Cilegon. Inisiatif ini dirancang untuk memicu pertumbuhan pusat ekonomi baru serta menekan angka polusi udara akibat ketergantungan pada transportasi pribadi.
"Jadi tahun ini sebetulnya tanggal 20 Mei, kita akan groundbreaking untuk elektrifikasi Jakarta-Cikampek, Jakarta-Sukabumi dan juga Jakarta-Cilegon," ucap Dony Oskaria.
Pengembangan infrastruktur ini diproyeksikan memberikan dampak sistemik bagi penataan kota di sepanjang jalur lintasan. Dony menekankan bahwa efisiensi moda transportasi akan meningkat seiring dengan berkurangnya arus urbanisasi yang tidak terkendali ke ibu kota.
"Dengan kita lakukan elektrifikasi ini akan hidup kota-kota baru di sepanjang (jalur), mengurangi urbanisasi, mengurangi polusi, mengurangi juga inefisiensi yang terjadi dalam moda transportasi kita," papar Dony Oskaria.
Selain pembangunan infrastruktur baru, pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar keamanan perlintasan kereta api. Kebijakan ini merupakan buntut dari peristiwa kecelakaan yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur.
Dony memastikan kesiapan BUMN dalam mendukung pendanaan perbaikan infrastruktur keamanan tersebut. Sinergi anggaran akan dilakukan antara dana pemerintah pusat dengan kas internal perusahaan penyedia jasa transportasi kereta api.
"Tadi bapak presiden sudah sampaikan akan ada tambahan Rp 4 triliun, tapi nanti kan akan di-combine (kombinasi) dengan bujet KAI, dan nanti BUMN juga akan berpartisipasi," ucap Dony Oskaria.
Sebelum memberikan arahan terkait kebijakan tersebut, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan langsung ke RSUD Kota Bekasi untuk menemui korban insiden di Stasiun Bekasi Timur. Dalam tinjauan tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin pada Selasa pagi.
1 bulan yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·