1 jam yang lalu
Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai Rp 26,34 triliun untuk semester II 2026 guna menjaga daya beli masyarakat, mendorong konsumsi domestik, serta mengantisipasi dampak ketidakpastian global yang masih berlangsung.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi dunia.
Menurut Airlangga, pemerintah tetap mewaspadai perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi perekonomian. Karena itu, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif melalui paket stimulus yang difokuskan pada peningkatan konsumsi masyarakat, dukungan terhadap dunia usaha, penguatan ketenagakerjaan, hingga bantuan sosial pangan.
“Jadi total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kedua ini nilainya sekitar Rp 26,34 triliun. Stimulus insentif transportasi sekitar 2,04 triliun, anggaran magang dan vokasi sekitar 6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18,04 triliun,” ujar Airlangga dalam konferensi pers, Senin (22/6).
Paket stimulus tersebut terbagi dalam tiga kelompok utama, yakni stimulus dan insentif ekonomi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan.
Pajak Penulis Dipangkas Jadi 1,5 Persen
Salah satu kebijakan baru dalam paket stimulus adalah pemberian tarif khusus Pajak Penghasilan (PPh) Final royalti bagi penulis nasional sebesar 1,5 persen.
Airlangga menjelaskan kebijakan tersebut merupakan salah satu janji kampanye Presiden Prabowo yang kini direalisasikan pemerintah. Tarif baru tersebut jauh lebih rendah dibandingkan skema sebelumnya yang berkisar 5 persen hingga 35 persen.
“Ini berupa tarif khusus PPH Final Royalti sebesar 1,5 persen bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5 sampai 35 persen, dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden,” kata Airlangga.
Diskon Transportasi untuk Libur Sekolah dan Nataru
Pemerintah juga memperpanjang berbagai insentif transportasi yang menyasar masyarakat pada momentum libur sekolah dan Natal-Tahun Baru (Nataru).
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan pada periode libur sekolah pemerintah memberikan diskon tiket kereta api sebesar 30 persen pada 20 Juni–5 Juli 2026, diskon tarif dasar kapal Pelni 30 persen pada 20 Juni–15 Agustus 2026, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP pada 20 Juni–5 Juli 2026.
Program tersebut didukung anggaran Rp 190,5 miliar dan ditargetkan menjangkau 3 juta penumpang.
Selain itu, pemerintah kembali menanggung 100 persen Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi dengan alokasi anggaran Rp 472,7 miliar yang diproyeksikan menjangkau 2,3 juta penumpang.
Untuk periode Nataru 2026-2027, pemerintah kembali memberikan diskon tiket kereta api 30 persen pada 22 Desember 2026–4 Januari 2027, diskon tarif dasar kapal Pelni 30 persen pada 17 Desember 2026–10 Januari 2027, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP pada 22 Desember 2026–10 Januari 2027.
Program tersebut memiliki anggaran Rp 161,4 miliar dengan target 2,8 juta penumpang. Sementara subsidi PPN DTP tiket pesawat domestik kelas ekonomi disiapkan sebesar Rp 722 miliar untuk melayani sekitar 3,7 juta penumpang.
“Total anggaran untuk insentif dan diskon transportasi selama dua momentum besar baik libur sekolah dan Nataru adalah sebesar Rp 2,04 triliun,” ujar Dudy.
Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik Jadi Nol Persen
Selain mendorong konsumsi masyarakat, pemerintah juga memberikan insentif kepada dunia usaha melalui pembebasan bea masuk impor LPG bagi industri petrokimia.
Airlangga mengatakan kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan manfaat ekonomi hingga Rp 2,25 triliun melalui penurunan biaya produksi industri dan efek berganda terhadap sektor terkait.
Pemerintah juga menetapkan bea masuk nol persen untuk bahan baku plastik guna membantu menekan tekanan inflasi, terutama pada sektor pangan yang masih bergantung pada kemasan plastik.
Tak hanya itu, bea masuk impor suku cadang pesawat juga diturunkan menjadi nol persen untuk meningkatkan daya saing industri penerbangan nasional serta sektor maintenance, repair, and overhaul (MRO).
Program Magang dan Vokasi Sasar 370 Ribu Orang
Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 6,26 triliun untuk program magang dan pelatihan vokasi nasional.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan Program Pemagangan Nasional angkatan kedua tahun 2026 akan menampung 150 ribu peserta. Sementara pelatihan vokasi nasional ditargetkan menjangkau 220 ribu peserta.
Fokus program vokasi akan diberikan kepada lulusan SMA dan SMK, serta 50 ribu pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Program Pemagangan Nasional untuk angkatan kedua tahun 2026 sesuai dengan yang diusulkan itu adalah 150.000 orang. Dan kemudian Pelatihan Vokasi Nasional dengan target besar 220.000 dengan target kita fokus itu adalah lulusan SMA/SMK, dan 50.000 orang adalah untuk mereka yang terkena PHK,” kata Yassierli.
Kementerian Ketenagakerjaan juga memaparkan hasil evaluasi Program Magang Nasional 2025 yang melibatkan lebih dari 102 ribu peserta dan 8.048 perusahaan atau instansi pemerintah.
Dari evaluasi terhadap 65.245 peserta, sebanyak 84 persen menyatakan puas atau sangat puas terhadap program tersebut. Sementara dari sisi perusahaan, 84 persen mentor dan penyelenggara magang juga mengaku puas terhadap kontribusi peserta magang.
Hasil evaluasi lainnya menunjukkan sekitar 30 persen peserta memperoleh tawaran kerja dari perusahaan tempat mereka menjalani magang.
Bantuan Pangan Diperpanjang Tiga Bulan
Porsi terbesar dalam paket stimulus berasal dari bantuan pangan yang mencapai Rp 18,04 triliun.
Pemerintah memutuskan melanjutkan program bantuan beras 10 kilogram kepada 33,24 juta penerima manfaat selama tiga bulan, yakni Juli hingga September 2026. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp 17,54 triliun.
Selain itu, pemerintah menjalankan program Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan (SPHP) kedelai bagi perajin tahu dan tempe.
Melalui program tersebut, pemerintah menyiapkan subsidi Rp 2.000 per kilogram dengan kuota awal 250 ribu ton. Bantuan akan diberikan apabila harga kedelai berada di atas Harga Acuan Pembelian (HAP).
Airlangga menegaskan seluruh program bantuan pangan tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh persetujuan Presiden sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas harga pangan pada semester II 2026.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·