PBB Desak Perusahaan AI Ungkap Dampak Lingkungan dan Jejak Karbon

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak sektor industri kecerdasan buatan (AI) untuk mulai menghitung dampak teknologi tersebut terhadap iklim dan alam sekitar. Desakan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pergelaran London Climate Action Week pada Selasa (23/6/2026), sebagaimana dilansir dari Bloombergtechnoz.

Dalam kesempatan tersebut, Guterres mengumumkan langkah strategis PBB yang berencana meluncurkan sebuah inisiatif transparansi lingkungan berbasis AI. Langkah ini diambil di tengah kekhawatiran global mengenai lonjakan konsumsi energi oleh infrastruktur komputasi modern.

"Saya menyerukan kepada setiap perusahaan AI besar untuk mengukur dan secara terbuka mengungkap dampak lingkungan penuh dari sistemnya, termasuk jejak karbon, air, dan lahan," ujar Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB.

Guterres juga menekankan tanggung jawab besar yang harus dipikul oleh para penyedia layanan komputasi skala besar atau perusahaan hyperscaler. Perusahaan-perusahaan tersebut dituntut untuk memenuhi tanggung jawab operasional demi menjaga keseimbangan ekologi.

"berkomitmen untuk mengoperasikan setiap pusat data dengan energi terbarukan pada tahun 2030" kata Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pemerataan keadilan lingkungan agar beban operasional teknologi canggih ini tidak merugikan wilayah atau komunitas rentan.

"tidak lagi mengalihkan beban tersebut kepada mereka yang paling tidak mampu menanggungnya." kata Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB.

Berdasarkan data proyeksi dari Badan Energi Internasional (IEA), konsumsi tenaga listrik dari pusat data yang menopang ekosistem AI berpotensi mengalami lonjakan signifikan. IEA memperkirakan pemakaian listrik tersebut dapat meningkat lebih dari dua kali lipat dalam periode tahun 2025 hingga 2030.

Kondisi ini memicu kekhawatiran mendalam karena dampak iklim dari ekspansi teknologi sangat bergantung pada jenis pasokan energi yang dimanfaatkan. Selain kebutuhan listrik, sistem pendingin fasilitas pusat data juga memicu kekhawatiran serius terkait tingginya volume konsumsi air bersih.

"sangat boros akan lahan, air, dan listrik," kata Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB.

Ia juga menyayangkan ketertutupan industri ini terhadap publik mengenai konsekuensi ekologis dari pembangunan infrastruktur digital di berbagai wilayah.

"Dan terlepas dari kekhawatiran yang jelas ini, masyarakat sering kali tidak diberi informasi mengenai dampak lingkungan dari infrastruktur yang dibangun di sekitar mereka." kata Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB.