Mendagri Ajak Pemda Papua Perkuat Kolaborasi Program Perumahan

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah di Tanah Papua untuk memperkuat kolaborasi dalam mengimplementasikan program perumahan nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ajakan tersebut disampaikan pada acara Sosialisasi KPP, FLPP, dan PNM Wilayah Papua di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin (27/4/2026) malam.

Sektor perumahan dipandang sebagai kebutuhan dasar yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Berdasarkan informasi yang dilansir dari Detikcom, pemerintah pusat telah menetapkan urusan hunian layak bagi rakyat sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.

"Bapak Presiden paham betul salah satu cara untuk menghadirkan negara, kemudian mewujudkan keadilan dan menyejahterakan rakyat, salah satunya adalah yang paling mendasar masalah perumahan," ujar Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.

Pemerintah telah menyiapkan serangkaian kebijakan untuk memastikan keterjangkauan hunian, terutama bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Beberapa insentif yang disiapkan meliputi pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

"Supaya masyarakat yang nggak mampu memiliki daya beli bisa terjangkau, tujuan itu. Ini sangat bisa bantu," kata Tito.

Eksistensi inovasi pembiayaan dan perluasan akses hunian yang dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapat apresiasi dari Mendagri. Kerja sama antarlembaga disebut menjadi solusi utama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur perumahan di tingkat nasional.

Peningkatan kualitas tata kelola layanan di daerah melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) juga menjadi poin penting yang ditekankan dalam pertemuan tersebut. Pusat layanan terpadu ini diharapkan mampu menyederhanakan birokrasi sehingga manfaat kebijakan pemerintah dapat segera dirasakan oleh warga.

"Kita dorong untuk membuat layanan satu atap yang namanya Mal Pelayanan Publik, MPP. Di situ semua layanan publik dijadikan satu," sambung Tito.

Penyederhanaan layanan publik diprediksi akan memberikan dampak positif bagi iklim investasi di sektor properti. Ekosistem pembangunan yang kondusif diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah daerah melalui pemanfaatan insentif secara maksimal.

"Dengan kemudahan KUR, pembebasan kita yang kita buat tadi, PBG, BPHTB, PPN ini akan membuat apa namanya itu, gelora gelombang untuk membangun perumahan, ekosistemnya akan hidup," sambung Tito.

Langkah nyata untuk mendukung keberlanjutan program perumahan di Papua memerlukan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan. Harapannya, inisiatif pembangunan yang dimulai secara resmi di Kota Sorong ini dapat memberikan manfaat luas bagi seluruh lapisan masyarakat di Tanah Papua.

"Semoga niat yang baik kita ini, untuk program seluruh Papua yang dimulai hari ini secara resmi di Kota Sorong ini, akan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa," pungkas Tito.

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, dan Wali Kota Sorong Septinus Lobat. Setelah acara usai, rombongan melakukan peninjauan ke kawasan Rumah Susun TNI AL Kota Sorong untuk mengecek progres pembangunan hunian bagi prajurit.