Legislator tegaskan tidak boleh ada ruang bagi aksi perundungan

1 jam yang lalu

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth menegaskan tidak boleh ada ruang bagi perundungan atau bullying di DKI Jakarta baik di lingkungan sekolah, ruang publik, lingkungan pergaulan, maupun media sosial.

“Kota yang bercita-cita menjadi kota global dan pusat peradaban Indonesia, harus mampu menjamin keamanan serta kenyamanan seluruh anak dari berbagai bentuk kekerasan,” kata dia di Jakarta, Rabu.

Menurut dia perundungan bukan lagi dapat dianggap sebagai kenakalan remaja atau sekadar candaan antarteman.

Tindakan tersebut merupakan bentuk kekerasan yang berdampak serius terhadap korban mulai dari hilangnya rasa aman, menurunnya kepercayaan diri, gangguan kesehatan mental, hingga berpotensi mengancam keselamatan jiwa.

"Perundungan adalah tindakan yang tidak bisa ditoleransi dalam bentuk apa pun,” kata dia.

Ia mengatakan anak-anak harus tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat dan mereka berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk intimidasi, kekerasan fisik, kekerasan verbal, pengucilan sosial, maupun perundungan di ruang digital.

Ia menilai, fenomena bullying saat ini semakin mengkhawatirkan karena bentuknya semakin beragam.

Selain kekerasan fisik, banyak kasus terjadi melalui penghinaan verbal, pemerasan, intimidasi senioritas, hingga cyberbullying yang penyebarannya jauh lebih luas dan sulit dikendalikan.

Ia mengatakan banyak korban memilih diam karena takut, malu, atau khawatir mendapatkan tekanan yang lebih besar.

“Akibatnya, kasus-kasus bullying sering kali baru diketahui setelah menimbulkan trauma mendalam. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan terus terjadi," katanya.

Perlindungan anak harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, sekolah, keluarga, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat hingga lingkungan sekitar.

Menurut dia masyarakat juga perlu memahami bahwa tindakan perundungan memiliki konsekuensi hukum yang jelas.

Apabila perundungan mengandung unsur kekerasan fisik, penganiayaan, ancaman, pemaksaan, maupun mengakibatkan luka dan trauma pada korban, maka pelaku dapat dijerat dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Jangan ada anggapan bahwa bullying adalah hal biasa. Jika sudah memenuhi unsur pidana, tentu ada konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan,” kata dia

Bahkan dalam kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku, lanjutnya mekanisme Sistem Peradilan Pidana Anak tetap dapat diterapkan dengan mengedepankan pembinaan sekaligus efek jera.

Ia juga menilai bahwa persoalan perundungan tidak hanya berkaitan dengan pelaku semata.

Ada faktor lingkungan yang turut berkontribusi, seperti lemahnya pengawasan orang tua, rendahnya pendidikan karakter, budaya senioritas yang keliru, minimnya empati sosial, hingga belum optimalnya sistem pelaporan dan pendampingan terhadap korban.

Dirinya mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperkuat kebijakan pencegahan dan penanganan bullying secara menyeluruh.

Beberapa langkah yang dinilai perlu dilakukan antara lain memperkuat pendidikan karakter dan literasi digital di sekolah, memastikan tersedianya mekanisme pelaporan yang aman dan berpihak kepada korban.

Kemudian memperluas layanan konseling psikologis, meningkatkan pengawasan di ruang publik ramah anak, serta memberikan sanksi tegas terhadap pihak yang melakukan pembiaran.

Selain itu, dirinya mengajak para orang tua untuk lebih aktif memantau perkembangan dan kondisi psikologis anak.

Menurutnya, banyak kasus bullying dapat dicegah apabila perubahan perilaku anak terdeteksi sejak dini. Orang tua harus hadir dalam kehidupan anak-anaknya. Perhatikan perubahan sikap, emosi, prestasi belajar, hingga pola pergaulannya.

“Jangan sampai anak menjadi korban atau bahkan pelaku bullying tanpa diketahui oleh keluarga," kata dia.

Ia menegaskan bahwa DKI Jakarta tidak boleh hanya maju dari sisi pembangunan fisik, tetapi juga harus menjadi kota yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan perlindungan anak.

"Kita tidak boleh menunggu korban berikutnya. Tidak boleh ada anak yang merasa takut pergi ke sekolah, bermain di taman, atau berinteraksi dengan teman-temannya karena ancaman perundungan. Setiap anak Jakarta harus merasa aman, dihargai, dan dilindungi,” tuturnya.

Dirinya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi budaya perundungan di ibu kota.

Siapa pun pelakunya, apa pun alasannya, dan di mana pun kejadiannya, perundungan harus dilawan bersama.

“Tidak ada toleransi terhadap kekerasan terhadap anak. Jakarta harus menjadi Kota Ramah Anak, bukan kota yang memberi ruang bagi perundungan," tutupnya.

Baca juga: Pramono bertemu dua menteri Singapura bahas investasi dan transportasi

Baca juga: Libur Tahun Baru Islam, ribuan wisatawan kunjungi Kepulauan Seribu

Baca juga: Pemprov DKI berupaya agar program Padat Karya tepat sasaran

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.