Kemarin, bedah rumah perbatasan hingga masa jabatan ketum parpol

Jakarta (ANTARA) - Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA. Berikut kami rangkum lima berita politik terpopuler kemarin yang layak dibaca kembali sebagai sumber informasi untuk mengisi pagi Anda.

1. Bedah rumah di kawasan perbatasan adalah wujud keadilan pembangunan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tito Karnavian menegaskan program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan kawasan perbatasan, adalah wujud nyata upaya pemerintah dalam menghadirkan keadilan pembangunan bagi masyarakat di wilayah itu.

“Salah satu tugas dari BNPP dan tugas dari pemerintah adalah untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat perbatasan,” kata Tito dalam konferensi pers Program 15.000 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kawasan Perbatasan, di Kantor BNPP, Jakarta, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

2. Golkar: Orang terbaik harus bisa jadi capres meski bukan dari parpol

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan bahwa orang-orang terbaik harus mempunyai kesempatan untuk bisa menjadi calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) meski bukan merupakan kader dari partai politik (parpol).

Dia mengatakan hal itu untuk merespons usulan KPK yang mendorong agar capres, cawapres, hingga calon kepala daerah, harus berasal dari kaderisasi partai politik.

"Orang-orang terbaik harus diberi ruang untuk bisa menjadi calon presiden dan calon wakil presiden," kata Sarmuji di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

3. Golkar: Kebijakan Presiden antarkan Indonesia capai ketahanan energi

Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar Abdul Rahman Farisi menilai kebijakan Presiden Prabowo Subianto mengantarkan Indonesia mencapai ketahanan energi.

“Saya melihat ada penggunaan kewenangan Presiden secara tepat dan terarah dengan menunjuk Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral). Posisi ini kemudian diperkuat dengan pembentukan Satgas (satuan tugas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi, yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden pada awal Januari 2025,” kata Abdul di Jakarta Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

4. Anggota DPR: KPK lampaui kewenangan soal masa jabatan ketum parpol

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melampaui kewenangan usai merekomendasikan perlunya pengaturan pembatasan kepemimpinan ketua umum partai politik menjadi maksimal dua kali periode masa kepengurusan.

“Usulan yang ahistoris, tidak berdasar hukum dan melampaui kewenangan KPK,” ujar anggota komisi DPR yang membidangi urusan pemilu dan partai politik, dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

5. Wakil Ketua Komisi XIII pemerintah perhatikan daerah kepulauan di Sulut

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara meminta pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap daerah kepulauan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

“Wilayah ini secara geografis didominasi kepulauan dan sebagian termasuk daerah 3T serta rawan bencana, sehingga memerlukan perhatian khusus dari pusat, terutama terkait insentif dan sarana prasarana,” kata Dewi Asmara saat kunjungan kerja di Manado, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.