Kapal Pengungsi Rohingya Tenggelam di Laut Andaman 250 Orang Hilang

Sebanyak 250 orang dilaporkan hilang setelah sebuah kapal penangkap ikan yang mengangkut pengungsi Rohingya dan warga Bangladesh terbalik di perairan Laut Andaman pada Selasa (14/4/2026). Insiden mematikan ini dipicu oleh kombinasi cuaca buruk berupa angin kencang, gelombang tinggi, serta kondisi muatan kapal yang melebihi kapasitas.

Data dari badan pengungsi dan migrasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan bahwa kapal tersebut membawa penumpang lintas usia, mulai dari pria dewasa, perempuan, hingga anak-anak. Kapal diketahui bertolak dari wilayah Teknaf, Bangladesh selatan, dengan tujuan akhir menuju Malaysia sebelum akhirnya karam di tengah laut sebagaimana dilansir dari Detikcom melalui laporan Reuters.

"Tragedi ini menyoroti besarnya biaya kemanusiaan akibat pengungsian berkepanjangan serta terus tidak adanya solusi jangka panjang bagi Rohingya," ujar Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi dan Organisasi Internasional untuk Migrasi dalam pernyataan bersamanya.

Pihak PBB dan organisasi internasional kini mendesak komunitas global untuk segera meningkatkan dukungan pendanaan bagi bantuan penyelamatan jiwa. Fokus utama bantuan ditujukan bagi pengungsi Rohingya yang masih berada di Bangladesh serta masyarakat lokal yang menampung mereka guna mencegah kejadian serupa berulang di masa depan.

Krisis pengungsi ini berakar pada operasi militer Myanmar pada tahun 2017 yang memaksa sedikitnya 730.000 warga etnis Rohingya melarikan diri ke negara tetangga. Para pengungsi melaporkan adanya berbagai tindakan kekerasan sistematis seperti pembunuhan dan pembakaran permukiman yang kemudian diklasifikasikan oleh tim pencari fakta PBB sebagai tindakan genosida.

Setiap tahunnya, ribuan warga minoritas Muslim Rohingya nekat mempertaruhkan nyawa menggunakan perahu kayu yang tidak layak demi keluar dari kamp pengungsi Bangladesh yang sesak. Mereka umumnya mengincar wilayah Malaysia, Indonesia, dan Thailand untuk mencari suaka dari penganiayaan yang mereka alami di tanah kelahiran mereka di Myanmar.

Pemerintah Myanmar yang didominasi penduduk beragama Buddha tetap pada posisinya membantah seluruh tuduhan genosida tersebut. Otoritas Myanmar menyatakan bahwa temuan tim pencari fakta internasional tidak objektif dan tidak dapat dijadikan landasan informasi yang dapat diandalkan terkait konflik tersebut.