Iran Syaratkan AS Penuhi Lima Klausul MoU Sebelum Dialog Final

Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan bahwa kelanjutan negosiasi final dengan Amerika Serikat sepenuhnya bergantung pada pelaksanaan lima klausul dalam nota kesepahaman (MoU) Islamabad. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara kementerian pada Sabtu, 20 Juni 2026, yang menekankan bahwa keberlanjutan kesepakatan ini ditentukan oleh kepatuhan pihak lawan.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, memberikan penjelasan mendalam kepada jurnalis mengenai situasi diplomasi terbaru ini. Agenda pertemuan di Swiss yang semula dijadwalkan pada Jumat terpaksa dibatalkan karena presiden kedua negara telah menandatangani MoU secara digital, sehingga kunjungan langsung dinilai tidak lagi mendesak.

Berdasarkan Pasal 13 dalam nota kesepahaman tersebut, dimulainya pembahasan menuju kesepakatan akhir diwajibkan memenuhi prasyarat tertentu. Langkah tersebut mengharuskan pihak Amerika Serikat untuk memulai dan terus menjalankan komitmen yang tertera dalam Pasal 1, 4, 5, 10, dan 11.

Pihak Iran berencana memanfaatkan kunjungan mendatang ke Swiss sebagai sarana untuk menuntut akuntabilitas pelaksanaan kewajiban tersebut. Penilaian terhadap komitmen diplomasi ini difokuskan sepenuhnya pada bagaimana implementasi nyata di lapangan berjalan.

"The main criterion for evaluating any agreement is its implementation phase," kata Esmaeil Baqaei, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran.

Penundaan realisasi komitmen dari pihak lawan memicu perlunya klarifikasi lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan kesepakatan. Iran memandang bahwa pemenuhan kewajiban ini menjadi penentu utama kelanjutan dialog kedua belah pihak.

"This condition has not yet been fulfilled due to the other side’s failure to comply," kata Esmaeil Baqaei, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran.

Fokus utama dari komitmen timbal balik ini tertuang dalam Pasal 1 MoU, yang mengatur penghentian pertempuran secara menyeluruh termasuk di Lebanon. Iran mengklaim telah menyelesaikan seluruh kewajibannya, sementara pihak lawan gagal mendesak rezim Zionis untuk melakukan gencatan senjata.

Meskipun ada kemajuan terkait pembukaan blokade maritim dan pembukaan kembali Selat Hormuz, Iran menegaskan MoU ini merupakan satu kesatuan utuh. Pelanggaran terhadap satu pasal fundamental dapat meruntuhkan seluruh kesepakatan yang ada.

"A violation of Article 1 calls the entire agreement into question," kata Esmaeil Baqaei, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran.

Penyusunan nota kesepahaman ini dicapai setelah melalui negosiasi intensif selama beberapa pekan dengan bantuan mediator internasional. Langkah ini disebut sebagai bukti niat baik Teheran yang didukung oleh kekuatan pertahanan serta persatuan nasional mereka.

"We have not signed a commitment that would become ineffective from the outset or lack implementation guarantees," kata Esmaeil Baqaei, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran.

Prinsip utama yang dipegang Iran dalam kebijakan luar negerinya didasarkan pada asas timbal balik, yaitu komitmen dibalas komitmen dan tindakan dibalas tindakan. Jika pihak lawan menolak mematuhi kewajiban, Iran menyatakan kesiapan untuk mengambil langkah balasan yang tegas menggunakan kapabilitas strategis mereka.