Iran Ajukan Proposal Gencatan Senjata Baru ke Amerika Serikat

Iran dilaporkan telah mengirimkan usulan gencatan senjata terbaru kepada Amerika Serikat (AS) melalui Pakistan sebagai pihak penengah. Langkah diplomasi ini dilakukan Islamabad untuk membantu meredakan ketegangan di kawasan Selat Hormuz sekaligus mengakhiri konflik bersenjata yang masih terjadi.

Kabar mengenai dokumen usulan tersebut pertama kali dilaporkan oleh media AS, Axios, dengan mengutip pernyataan sejumlah pejabat serta sumber yang memahami detail persoalan. Informasi ini juga dilansir dari Detikcom pada Senin (27/4/2026).

Dalam laporan tersebut, Iran menawarkan sejumlah persyaratan baru agar Selat Hormuz bisa dibuka kembali. Jalur pelayaran strategis tersebut sebelumnya ditutup sebagai dampak dari pecahnya peperangan antara pihak Teheran melawan AS dan Israel.

Sumber-sumber yang dihimpun Axios menyebutkan bahwa proposal terbaru Iran menempatkan pembukaan Selat Hormuz dan penghapusan blokade laut oleh AS sebagai prioritas utama. Langkah ini diusulkan sebagai tahap awal sebelum memasuki pembahasan yang lebih sensitif.

"dengan negosiasi nuklir ditunda ke tahap selanjutnya"

Selain mengenai jalur laut, Teheran juga menawarkan perpanjangan durasi gencatan senjata. Usulan tersebut mencakup opsi gencatan senjata jangka panjang atau upaya untuk menghentikan permusuhan secara permanen di antara pihak-pihak yang terlibat konflik.

Meskipun pihak mediator di Islamabad telah meneruskan dokumen tersebut ke Gedung Putih, belum dapat dipastikan apakah Washington bersedia menerima persyaratan tersebut. Ketidakpastian muncul mengingat AS harus menimbang strategi penekanan mereka selama ini.

Respon Pemerintah Amerika Serikat

Presiden AS Donald Trump dijadwalkan mengadakan pertemuan di Situation Room Gedung Putih pada Senin (27/4). Pertemuan bersama tim senior keamanan nasional dan kebijakan luar negeri tersebut bertujuan untuk mengevaluasi poin-poin usulan Iran serta menentukan langkah strategis berikutnya.

Munculnya proposal ini terjadi di tengah kebuntuan diplomatik yang semakin mendalam antara Washington dan Teheran. Hingga saat ini, kondisi gencatan senjata yang ada masih dianggap sangat rapuh karena berada di bawah tekanan militer yang tinggi.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyerahkan dokumen tersebut dalam kunjungannya ke Islamabad pada akhir pekan lalu. Araghchi disebut telah memberikan penjelasan kepada mediator dari Pakistan, Mesir, Turki, dan Qatar mengenai dinamika internal kepemimpinan Iran.

Menurut narasumber, saat ini belum terdapat kesepakatan bulat di tingkat kepemimpinan Iran mengenai cara menanggapi tuntutan Amerika Serikat. Hal ini mencakup desakan AS agar Iran menghentikan pengayaan uranium selama minimal satu dekade.

AS sebelumnya juga menuntut agar pasokan uranium yang telah diperkaya dipindahkan keluar dari negara tersebut. Namun, hingga laporan ini diturunkan, pemerintah Iran belum memberikan penerimaan resmi terhadap syarat-syarat teknis nuklir tersebut.

Kerangka kerja yang ditawarkan Iran mengharuskan pembukaan Selat Hormuz dan pencabutan blokade dilakukan terlebih dahulu. Jika AS menyetujui urutan ini, pengamat menilai Washington berisiko kehilangan posisi tawar utama mereka sebelum isu nuklir benar-benar tuntas dibahas.

Juru bicara Gedung Putih, Olivia Wales, memberikan penegasan bahwa posisi pemerintah Amerika Serikat tetap tidak berubah dalam menghadapi situasi diplomasi yang sensitif ini.

"Ini adalah diskusi diplomatik yang sensitif dan AS tidak akan bernegosiasi melalui pers. Seperti yang telah dikatakan Presiden, Amerika Serikat memegang kendali dan hanya akan membuat kesepakatan yang mengutamakan rakyat Amerika, tidak pernah mengizinkan Iran memiliki senjata nuklir," ujar Olivia Wales.