Gibran: Pemerintah Komitmen Perbaiki Tata Kelola MBG-Kopdes

WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan pemerintah berkomitmen memperbaiki tata kelola pelaksanaan proyek Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Dia berujar, langkah itu ditujukan buat memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan negara memiliki manfaat ke masyarakat.

Langkah perbaikan tata kelola, menurut Gibran, juga dilakukan supaya eksekusi program bisa lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien. "Serta terbebas dari praktik-praktik korupsi," kata dia dalam keterangan tertulis yang dibagikan Sekretariat Wakil Presiden pada Rabu, 17 Juni 2026.

Gibran menuturkan upaya perbaikan pelaksanaan dua program prioritas itu dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah. "Sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional," ucapnya.

Dalam keterangan terpisah, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menyebut proyek makan bergizi gratis atau MBG sebagai “kontrak politik” Presiden Prabowo Subianto yang harus dilaksanakan. Menurut Qodari, program MBG tak akan dihentikan sebagaimana tuntutan sejumlah pihak.

"Bahwa yang namanya MBG tidak bisa diminta langsung berhenti. Karena itu adalah visi-visi dan kontrak politiknya Pak Prabowo. Presiden Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, (program tersebut) tidak bisa diberhentikan," ujar Qodari melalui keterangan tertulis pada Rabu, 17 Juni 2026.

Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mempertanyakan elemen mahasiswa yang menolak program Koperasi Desa Merah Putih. Dia menduga mahasiswa yang menolak program tersebut justru anti terhadap amanat konstitusi. "Koperasi desa ini kan amanatnya undang-undang," kata dia menyinggung UUD NRI 1945 Pasal 33.

Dia mengatakan program Koperasi Merah Putih bertujuan untuk menggerakkan ekonomi produktif dengan rakyat sebagai pelaku. Rakyat, ujar dia, membutuhkan badan usaha agar perekonomian nasional bisa bangkit.

Dia berujar program semacam ini baru pertama kali dilakukan. Karena itu, Ferry mengatakan program Koperasi Merah Putih ini tidak mudah untuk dilaksanakan, termasuk dalam membangun infrastruktur, pembuatan badan hukum, hingga operasionalisasinya.

Adapun program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah dua poin tuntutan demonstrasi mahasiswa di beberapa daerah. Salah satunya dari aliansi mahasiswa yang berunjuk rasa di Bundaran HI, Jakarta pada Juni, 12 Juni 2026.

Selain menuntut dihentikan pelaksanaan proyek MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, aliansi BEM dari kampus di Jakarta mendesak pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk menyetop pemborosan APBN.

Kemudian, menuntut pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak, menuntut penghentian militerisasi di ranah sipil, serta meminta Prabowo berhenti mengelak dan mengakui kesalahan atas kebijakan yang dibuat pemerintah.

Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan mengatakan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia saat ini sedang buruk. Contohnya, harga beras naik, lapangan kerja menyempit, hingga rakyat kesulitan membayar pajak. "Apa yang dilakukan pemerintah? Sibuk memoles citra sambil membagi proyek kepada kroni," ucap dia.

Ia menilai ekonomi saat ini hanya tumbuh di atas kertas. Sementara di meja makan rakyat, kondisinya tetap sulit. Athof menegaskan demonstrasi mahasiswa bukan soal perbedaan politik, tetapi soal siapa yang benar-benar dirugikan, yaitu rakyat.

"Kami memandang memberi kesempatan dan waktu sudah terlalu lama kita coba. Karena kritik lewat data juga sudah disampaikan dan selalu diabaikan. Lebih-lebih karena pemerintah memilih mengelak alih-alih bertanggung jawab," kata Athof.