DPR Sambut Baik Kesepakatan Damai AS dan Iran di Selat Hormuz

Kesepakatan damai yang berhasil dicapai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran dinilai bakal membawa dampak besar terhadap stabilitas di kawasan Timur Tengah. Langkah tersebut juga diproyeksikan mampu memberikan sentimen positif bagi kondisi keamanan secara global.

Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta memberikan apresiasi tinggi atas tercapainya rekonsiliasi kedua negara tersebut. Menurut informasi yang dilansir dari Detikcom, meredanya ketegangan di jalur maritim strategis seperti Selat Hormuz berpotensi besar mereduksi tekanan ekonomi dunia.

"Saya menyambut baik tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Apa pun bentuk dan detail final dari kesepakatan tersebut, penghentian konflik bersenjata merupakan langkah positif bagi stabilitas kawasan Timur Tengah dan keamanan global," kata Sukamta kepada wartawan, Selasa (16/6/2026).

Sukamta menjelaskan bahwa Indonesia berpeluang merasakan efek positif secara langsung dari perdamaian ini. Sektor ekonomi dan pemenuhan kebutuhan energi domestik menjadi dua bidang utama yang akan mendapat keuntungan dari situasi kondusif tersebut.

"Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran energi terpenting dunia. Meredanya ketegangan di kawasan tersebut berpotensi mengurangi tekanan terhadap harga minyak dunia, menjaga stabilitas pasokan energi, serta membantu menekan risiko inflasi dan kenaikan biaya logistik yang dapat berdampak pada masyarakat," ujarnya.

Kendati demikian, legislator dari Fraksi PKS ini mengingatkan bahwa jalan menuju kedamaian hakiki masih panjang. Berakhirnya konflik bersenjata tidak serta-merta menghapus seluruh persoalan geopolitik yang telah mengakar lama.

"Because of that, dunia internasional perlu terus mendorong agar perdamaian yang tercapai tidak bersifat sementara, tetapi berkembang menjadi stabilitas yang berkelanjutan," katanya.

Sukamta menambahkan, situasi ini membuktikan bahwa jalur diplomasi dan perundingan tetap menjadi solusi akhir terbaik dalam setiap perselisihan internasional. Pengutamaan terhadap hukum internasional harus selalu dikedepankan oleh negara-negara yang bertikai.

"Indonesia sejak awal konsisten mendorong penyelesaian konflik melalui jalur damai. Sikap politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia terbukti tetap relevan di tengah meningkatnya rivalitas geopolitik global," ujarnya.

Prinsip politik luar negeri tersebut menegaskan bahwa Indonesia menolak segala bentuk eskalasi militer yang merugikan. Fokus utama negara adalah menciptakan situasi dunia yang aman demi kelancaran agenda pembangunan domestik.

"Kita tidak berkepentingan melihat eskalasi konflik, melainkan berkepentingan pada terciptanya stabilitas internasional yang mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat," sambung dia.

Pemerintah Indonesia juga diminta untuk memanfaatkan momentum ini sebagai bahan evaluasi dalam memperkuat fondasi energi dalam negeri. Konflik global yang terjadi, meski dalam durasi singkat, kerap menyingkap kerentanan negara pengimpor minyak.

"Selain itu, Indonesia perlu mengambil pelajaran bahwa dunia saat ini memasuki era yang semakin tidak pasti. Konflik di Ukraina, Gaza, ketegangan di Laut China Selatan, hingga konfrontasi antara Iran dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa stabilitas global tidak lagi dapat dianggap sebagai sesuatu yang permanen," paparnya.

Oleh karena itu, penguatan lini pertahanan, ketahanan pangan, penguasaan teknologi, hingga keamanan siber mutlak diperlukan. Hal ini krusial agar Indonesia tidak mudah terombang-ambing oleh dinamika eksternal yang ekstrem.

"Karena itu, selain memperkuat diplomasi, Indonesia juga harus terus memperkuat ketahanan nasional, baik di bidang pertahanan, pangan, energi, teknologi, maupun keamanan siber agar tidak terlalu rentan terhadap guncangan eksternal," lanjut dia.

Lebih lanjut, penyelesaian ketegangan ini diharapkan mampu menjadi pemantik bagi perdamaian komprehensif di kawasan Timur Tengah. Termasuk di antaranya adalah penuntasan krisis kemanusiaan yang masih melanda wilayah Palestina.

"Termasuk penyelesaian berbagai konflik yang masih berlangsung di kawasan tersebut, khususnya konflik Palestina yang hingga hari ini masih menjadi sumber instabilistic dan penderitaan kemanusiaan yang besar," tuturnya.

Di sisi lain, kepastian mengenai redanya konflik ini dikonfirmasi langsung oleh otoritas tertinggi Amerika Serikat. Blokade militer yang sempat memicu kecemasan pasar energi global kini dipastikan telah dicabut.

"Dengan ini saya sepenuhnya mengizinkan pembukaan Selat Hormuz tanpa biaya tol, dan, secara bersamaan, mengizinkan pencabutan segera blokade Angkatan Luật Amerika Serikat," tulis Trump dilansir CNN.

Pernyataan tersebut menegaskan komitmen AS untuk memulihkan arus perdagangan internasional melalui jalur laut tersebut tanpa ada hambatan militer lagi.

"Kapal-kapal di dunia, nyalakan mesin Anda. Biarkan minyak mengalir!" sambung Trump.

Sebelum pengumuman resmi tersebut keluar, mediasi internasional yang melibatkan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif telah lebih dulu mengindikasikan adanya kesepakatan mutakhir ini. Seluruh dokumen legal terkait traktat perdamaian kini telah dirampungkan oleh kedua belah pihak.

"Kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua!" kata Trump.

Proses formalisasi dari kesepakatan damai ini dijadwalkan bakal berlangsung dalam waktu dekat. Perwakilan dari kedua negara akan menandatangani dokumen resmi sebagai penanda berakhirnya masa ketegangan militer pada 19 Juni mendatang.