Demokrat dan PDIP Respons Sentilan PKB Soal Posisi Politik

Dinamika politik nasional menghangat setelah Partai Kebangkitan Bangsa mengkritik sikap politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dinilai tidak jelas terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seperti dilansir dari Detikcom pada Jumat (19/6/2026). Kritik tersebut langsung memicu respons dari Partai Demokrat dan PDIP yang menegaskan kedaulatan serta status posisi mereka di luar struktur pemerintahan saat ini. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menjelaskan bahwa struktur ketatanegaraan Indonesia pada dasarnya tidak menetapkan status oposisi secara legal dan formal.

"Sistem politik di Indonesia sebenarnya tidak mengenal oposisi, namun dicirikan oleh parpol yang bergabung di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan," kata Herman kepada wartawan, Jumat (19/6/2026).

Herman menambahkan bahwa penilaian mengenai kejelasan sikap sepenuhnya menjadi wewenang internal dari partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

"Sangat tergantung pada sikap partainya, dan kami menghormati kedaulatan dan hak bersikap partai-partai di luar pemerintah," ujarnya.

Herman juga menegaskan status riil dari partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut dalam konstelasi politik kontemporer.

"Yang pasti, sampai saat ini PDIP memilih jalan di luar pemerintah," imbuh dia.

Pernyataan Demokrat ini muncul menyusul desakan yang dilontarkan oleh Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6).

Jazilul meminta ketegasan sikap agar tidak memunculkan kebingungan publik, terutama setelah dugaan keterlibatan kader PDIP dalam aksi demonstrasi.

"Saya harap, mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu.

Karena, kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden. Semua program-program sudah ditata," kata Jazilul di kompleks parlement, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6).

Merespons tudingan dan desakan dari pihak PKB, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira angkat bicara guna mengklarifikasi posisi resmi partainya.

Andreas menyatakan dengan lugas bahwa partai mereka mengambil peran aktif sebagai kekuatan penyeimbang jalannya roda pemerintahan.

"Partai penyeimbang di luar pemerintahan," kata Andreas kepada wartawan, Jumat (19/6).

Langkah politik ini menurut Andreas bukanlah sikap personal, melainkan manifestasi dari amanat tertinggi organisasi.

"Itu keputusan kongres partai," sambungnya.