BPJPH Perkuat Ekosistem Halal Melalui Sensus Ekonomi 2026

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengintegrasikan data ekosistem halal dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kolaborasi strategis ini bertujuan memperkuat akurasi basis data nasional guna mendukung kebijakan sertifikasi halal yang tepat sasaran, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Langkah konkret dukungan tersebut diwujudkan melalui pertukaran informasi dan pemutakhiran data pelaku usaha di seluruh Indonesia. Pada pertemuan yang berlangsung Senin (20/4/2026), kedua lembaga menyepakati pentingnya sinkronisasi data untuk menghadapi kewajiban sertifikasi halal yang cakupannya semakin luas.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menjelaskan bahwa pengelolaan data yang terpadu menjadi instrumen krusial dalam perumusan kebijakan nasional. Penegasan mengenai partisipasi aktif lembaga dalam agenda besar statistik ini disampaikan dalam pertemuan resmi di Jakarta, Selasa (21/4/2026).

"Kita turut serta dalam mensukseskan Sensus Ekonomi 2026. Kami juga terus bersinergi dengan BPS, termasuk saling mengupdate, saling bertukar, dan memperbaharui data, agar kebijakan yang dihasilkan semakin akurat dan berdampak bagi pengembangan ekosistem halal," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (21/4/2026).

Haikal Hasan juga menyoroti peran strategis sensus sebagai sarana pemetaan menyeluruh bagi para pelaku usaha produk halal di tanah air. Sebagai bentuk implementasi, BPJPH menyiapkan personel khusus untuk mendampingi proses verifikasi data di berbagai wilayah.

"Ini adalah upaya bersama untuk mencari peluang terbaik bagi kemajuan ekonomi negara," tegasnya.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyambut baik komitmen BPJPH dalam menyukseskan program pendataan ekonomi nasional tersebut. Ia memberikan apresiasi terhadap fasilitas teknologi yang dimiliki BPJPH dalam mendukung efisiensi sistem kerja mereka.

"Kerja sama ini sejatinya telah berlangsung dari tahun lalu. Dan hari ini kami berkunjung ke kantor beliau. Kami melihat langsung fasilitas laboratorium dengan peralatan yang sangat modern dan mutakhir," ungkap Amalia.

Amalia menilai kemajuan infrastruktur teknologi yang ada merupakan bukti transformasi BPJPH sebagai institusi yang vital di bawah kepemimpinan saat ini. Hal ini diharapkan dapat memperlancar integrasi data ekonomi yang inklusif.

"Ini menjadi bukti keseriusan dalam membangun sistem yang efisien dan berbasis teknologi. Dan tentunya ini menjadi salah satu bukti keberhasilan BPJPH di bawah kepemimpinan Babe Haikal untuk menjadi Badan yang super strategis." sambungnya.

Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan akan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia mulai Mei hingga Agustus 2026. Pendataan ini akan mencakup berbagai sektor industri guna mendapatkan gambaran ekonomi yang komprehensif.

"Pemutakhiran data akan terus dilakukan secara berkala, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di berbagai daerah, termasuk di tingkat OPD dan minimal di 30 kota," jelasnya.

BPS mengajak keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan agar hasil sensus dapat menjadi fondasi pembangunan yang kuat. Partisipasi publik dianggap sebagai kunci keberhasilan dalam pemetaan kekuatan ekonomi nasional.

"Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026," pungkasnya.