Anggota DPR minta lapas lebih transparan soal data WBP

1 bulan yang lalu

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea meminta agar lembaga pemasyarakatan (Lapas) lebih transparan mengenai data Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), saat kunjungan kerja ke Lapas Morowali, Sulawesi Tengah.

Dia mengungkapkan bahwa dari total 4.169 WBP, terdapat 952 orang yang masih berstatus tahanan, baik dalam proses hukum maupun titipan. Menurut dia, status tersebut perlu diperjelas karena dapat mempengaruhi penilaian terhadap kapasitas lapas.

“Kalau sebagian dari 952 itu masih titipan dan belum menjadi kewajiban lapas, maka tidak serta-merta bisa dikatakan over-kapasitas. Ini harus jelas,” kata Marinus dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dia pun menekankan pentingnya kejelasan data terkait jumlah WBP, demi membedakan dengan orang-orang yang masih berstatus tahanan.

Selain itu, ia juga menyoroti tingginya jumlah narapidana kasus narkotika yang mencapai sekitar 49 persen dari total WBP.

Menurut dia, klasifikasi bandar narkoba, baik kategori besar maupun kecil, serta kebijakan penempatannya, termasuk pengiriman ke Lapas Nusakambangan, harus diperjelas.

Di samping itu, dia mendorong optimalisasi implementasi KUHP dan KUHAP yang baru, khususnya dalam menciptakan program pembinaan yang produktif bagi narapidana.

Untuk itu, dia pun mengusulkan agar kerja sama dengan sektor industri, seperti pertambangan di Morowali, dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari pembinaan. Jika para WBP tidak mempunyai kegiatan, maka potensi gangguan keamanan bisa meningkat.

“Perlu ada solusi konkret, termasuk kemungkinan kerja sama dengan industri agar mereka tetap produktif,” kata dia.

Baca juga: DPR ingatkan pentingnya pendidikan karakter cegah kecurangan UTBK SNBT

Baca juga: Legislator dorong LPSK hadir hingga ke pelosok demi bangun keadilan

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.